Paluta (WaliRakyat) – Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan (Tapsel) mendatangi Tenda Perjuangan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, Kamis. Langkah ini diambil guna meninjau langsung aksi mogok dan penghentian operasional PT Tindoan Bujing yang telah dilakukan oleh warga dari tiga desa selama sepekan terakhir dalam rangka menuntut pengembalian tanah ulayat mereka.
Kehadiran unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tersebut disambut antusias oleh ratusan massa aksi. Dalam dialog terbuka yang berlangsung di bawah tenda darurat, perwakilan warga yang terdiri dari tiga perempuan dan dua laki-laki memaparkan sejarah panjang pemukiman mereka yang telah berdiri secara turun-temurun sejak 185 tahun lalu, berikut berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dialami sejak masuknya perusahaan.
Tim Penasehat Hukum Masyarakat, Alamsah Rambe dan Tamren Siregar, yang juga merupakan keturunan raja adat dari Desa Padang Malakka dan Aek Simanat, menegaskan bahwa kehadiran korporasi selama 35 tahun terakhir di wilayah tersebut telah menimbulkan dampak buruk bagi tatanan kehidupan masyarakat adat, termasuk dugaan perampasan hak atas tanah ulayat tanpa kompensasi yang layak.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Pemerintah Kabupaten Paluta—yang diwakili oleh Asisten II dan Kepala Kesbangpol—menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami akar persoalan historis di wilayah tersebut. Pihak Pemkab bahkan menyampaikan pandangan bahwa tanah ulayat yang disengketakan tersebut selayaknya dikembalikan kepada masyarakat setempat.
Dukungan serupa disampaikan oleh anggota DPRD Paluta, Madnalim Pakpahan. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur, seperti akses jalan dan bendungan yang dibangun menggunakan dana swadaya masyarakat serta anggaran negara, kini berada di dalam area konsesi perusahaan.
Sementara itu, BPN Tapsel melalui Kepala Seksi Penanganan Sengketa menyampaikan keterangan penting bahwa instansi pertanahan tidak pernah menerbitkan patok tapal batas untuk areal operasional perusahaan tersebut. BPN juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini PT Tindoan Bujing belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Pihak manajerial perusahaan, yang diwakili oleh General Manager dan Asisten Kepala, tidak memberikan pernyataan ataupun tanggapan apa pun selama pertemuan berlangsung.
Kapolres Paluta, AKBP Dhery Fajariandono, mengimbau seluruh warga agar tetap mengutamakan ketertiban, menahan diri dari tindakan provokatif, serta tidak melakukan aksi anarkis yang dapat melanggar hukum selama memperjuangkan hak-hak mereka.
Rangkaian kegiatan tersebut ditutup dengan konsolidasi yang dipimpin oleh Koordinator Perjuangan sekaligus Tim Penasehat Hukum Warga, Breen Saragih. Di hadapan unsur Forkopimda, tokoh adat, dan masyarakat, keputusan bulat diambil bersama melalui pengetokan palu simbolis sebagai komitmen bersama untuk memperjuangkan kembalinya tanah ulayat ke pangkuan masyarakat adat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), penguasaan tanah oleh badan hukum perkebunan wajib didasarkan pada alas hak yang sah, termasuk kepemilikan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Ketiadaan HGU dan ketidakjelasan tata batas mengindikasikan perlunya audit menyeluruh terhadap perizinan operasional perkebunan guna menegakkan kepastian hukum serta mencegah eskalasi konflik agraria berkepanjangan di daerah.
Eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Penyelesaian sengketa melalui inventarisasi partisipatif dan mediasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPN, dan masyarakat adat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan distributif di sektor pertanahan.
